Momentum Bersejarah : Ketua PA Pangkalan Bun Ikut Letakkan Batu Pertama untuk Pembangunan Fasilitas SPP POLDA Kalimantan Tengah
Momentum Bersejarah : Ketua PA Pangkalan Bun Ikut Letakkan Batu Pertama untuk Pembangunan Fasilitas SPP POLDA Kalimantan Tengah || (07/07/2025)
Pangkalan Bun, 07 Juli 2025 – Suasana penuh semangat dan kebersamaan terasa di halaman Polres Kabupaten Kotawaringin Barat pagi ini, saat dilangsungkan acara peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP) POLDA Kalimantan Tengah. Acara ini menjadi momentum bersejarah yang dihadiri berbagai pihak penting sebagai wujud sinergi antarinstansi di wilayah Kalimantan Tengah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Agama (PA) Pangkalan Bun, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini diawali dengan sambutan dari Kapolda Kalimantan Tengah, yang menekankan pentingnya keberadaan fasilitas SPP sebagai bagian dari pelayanan kesehatan terpadu, khususnya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi personel kepolisian dan masyarakat sekitar.
Dalam sambutannya, H. Samad Harianto, S.Ag., M.H., menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pembangunan SPP. Menurutnya, pembangunan fasilitas ini merupakan langkah strategis yang tak hanya berdampak positif bagi kesehatan anggota POLRI, tetapi juga membuka peluang pelayanan gizi bagi masyarakat luas, sebagai wujud kehadiran negara dalam pemenuhan hak dasar rakyat.
Acara kemudian dilanjutkan dengan prosesi peletakan batu pertama yang dilakukan secara simbolis oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Ketua PA Pangkalan Bun, serta Forkopimda. Para tamu undangan tampak antusias menyaksikan momen tersebut sebagai tanda dimulainya pembangunan yang diharapkan dapat segera rampung untuk memberikan pelayanan optimal.
Dengan berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPP) POLDA Kalimantan Tengah di lingkungan Polres Kotawaringin Barat, diharapkan sinergi antara lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait semakin kuat dalam mendukung program kesehatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tim Redaksi - IP)
